Home Breaking News Aung San Suu Kyi “Malu Kasus Rohingya” Tak Hadiri Pertemuan PBB

Aung San Suu Kyi “Malu Kasus Rohingya” Tak Hadiri Pertemuan PBB

200
Demo anti Aung San Suu Kyi di Indonesai marak terkait aksi pembantaian ribuan etnis Rohingya. bbc

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi, hampir dipastikan tidak hadiri debat penting PBB minggu depan karena kritik krisis minoritas Muslim Rohingya.

Sekitar 379.000 orang Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh sejak kekerasan dimulai bulan lalu. Seluruh desa telah terbakar habis. PBB menuduh pemerintahnya melakukan pembersihan etnis.

Militer Myanmar mengatakan bahwa pihaknya memerangi militan Rohingya dan membantah laporan bahwa pihaknya menargetkan warga sipil.

Rohingya, sebagian besar minoritas Muslim di Rakhine yang mayoritas beragama Buddha, telah lama mengalami penganiayaan di Myanmar, yang mengatakan bahwa mereka adalah imigran ilegal.

Mereka telah tinggal di Myanmar, yang juga dikenal sebagai Burma, selama beberapa generasi namun ditolak kewarganegaraannya.

Dewan Keamanan PBB dijadwalkan bertemu pada hari Rabu untuk membahas krisis tersebut. Badan pengungsi organisasi tersebut mengatakan tidak cukup banyak bantuan yang masuk ke Rohingya yang telah melarikan diri ke Bangladesh.

Saat mengunjungi sebuah kamp, ​​UNHCR George William Okoth-Obbo mengatakan bahwa perlu adanya peningkatan bantuan yang besar.

Apakah Aung San Suu Kyi berubah pikiran?

Suu Kyi diharapkan berpartisipasi dalam diskusi di sidang Majelis Umum di New York, oada 19 sampai 25 September.

Seorang juru bicara pemerintah, Aung Shin, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa “mungkin” Suu Kyi memiliki “masalah yang lebih mendesak untuk ditangani,”.

Katanya lagi, : “Dia tidak pernah takut menghadapi kritik atau menghadapi masalah.”

Juru bicara lain mengatakan Suu Kyi malah menunjuk negara tersebut di TV pada 19 September dan “berbicara untuk rekonsiliasi nasional dan perdamaian”.

Dalam pidato pertamanya ke Majelis Umum sebagai pemimpin nasional pada bulan September tahun lalu, ikon oposisi sebelumnya membela usaha pemerintahnya untuk menyelesaikan krisis atas perlakuan Rohingya.

Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, yang tinggal di bawah tahanan rumah selama 15 tahun karena aktivisme pro-demokrasi, secara luas dipandang kepala pemerintahan di Myanmar. (dewi)

Komentar

Komentar