Home Breaking News Akhiri Polemik Polisi Aktif Diusulkan Pj Gubernur

Akhiri Polemik Polisi Aktif Diusulkan Pj Gubernur

92
Mendagri Tjahjo Kumolo - isra citraindonesia.com

Akhiri Polemik Polisi Aktif diusulkan Penjabat Gubernur,
Pimpinan RII : ‘Tegakkan Supremasi Sipil, segera Revisi Permendagri 1/2018’

Jakarta, 28/01/2018 — Menyikapi wacana pengusulan Perwira Tinggi Polri aktif sebagai Penjabat Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara yang menimbulkan polemic akhir-akhir ini, sejumlah aktivis pemuda yang berhimpun dalam Yayasan Ramangsa Inspirasi Indonesia (RII) melakukan pertemuan dan diskusi pada Jum’at (26/01/2018) di Cikini, Jakarta, guna menyusun sejumlah saran solutif. RII yang resmi didirikan dengan SK Menkum HAM Tahun 2016, digawangi sejumlah aktivis dari komponen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini memang dikenal aktif dalam melakukan kajian isu-isu nasional, disamping aksi sosial. Salah satu isu yang diangkat dalam pertemuan pengurus RII pada Juma’at (26/1) adalah polemic pengisian Penjabat Gubernur dari kalangan Perwira Polri Aktif.

Memulai paparan kajian internal organisasinya, Rozi dan Alfian selaku Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum RII dalam rilisnya mengungkapkan bahwa salah satu syarat penjabat Gubernur yang diatur dalam UU Pilkada, Pasal 201 ayat (10) UU 10/2016 adalah bahwa, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya. Selanjutnya, berdasarkan ketetuan UU ASN (Aparatur Sipil Negara), Pasal 109 ayat (2), JPT dapat diisi oleh Prajurit TNI/anggota Polri. Namun Prajurit TNI/ anggota Polri tersebut, harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.
Sejalan dengan pengaturan tersebut, Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian (UU No 2/2002), mengatur bahwa, Anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dini dari dinas Kepolisian.

Lalu pertanyaannya, siapakah JPT madya itu?. Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf b UU ASN memberikan batasan yang dimaksud JPT Madya meliputi Sekretaris Jenderal Kementerian, Sekretaris Kementerian, Sekretaris Utama, Sekretaris Jenderal Kesekretariatan Lembaga Negara, Sekretaris Jenderal Lembaga Non Struktural, Direktur Jenderal, Deputi, Inspektur Jenderal, Inspektur Utama, Kepala Badan, Staf Ahli Menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretaris Daerah Provinsi, dan jabatan lain yang setara.

Dari ruang lingkup JPT Madya sebagaimana diatur pada Pasal 19 dan Pasal 109 ayat (2) UU ASN jo. Pasal 28 ayat (3) UU Polri di atas, dapat ditarik kesimpulan bawah JPT Madya ini adalah jabatan pada kelembagaan sipil diluar jabatan pada institus TNI dan Polri. Kalaulah ada jabatan pada institusi TNI/Polri yang “setara/setingkat” dengan JPT Madya, tidak mungkin ada pengaturan khusus padaPasal 109 ayat (2) UU ASN.

Sejatinya, merujuk pada perundang-undangan di atas, sudah sangat jelas dan tegas mengenai batasan siapa saja yang memenuhi kualifikasi sebagai Pj Gubernur. Jadi siapapun yang diusulkan sebagai penjabat, termasuk dari unsur TNI/Polri, haruslah memenuhi syarat menduduki jabatan pimpinan Tinggi Madya. Lalu, melihat Perwira Tinggi Polri Aktif yang diusulkan sebagai penjabat gubernur sudah sangat jelas bahwa Kedua Pati Polri tersebut, hingga saat ini, tidak memenuhi persyaratan, karena tidak dikategorikan menduduki JPT madya.

Ketika dikonfirmasi bahwa Mendagri dikutip dari media massa mengakui acuan hukum dalam pengusulan Pati Polri Aktif sebagai Pj Gubernur, Pimpinan RII menegaskan bahwa, satu-satunya rujukan yang dijadikan Mendagri untuk mengusulkan kedua Pati Polri Aktif tersebut adalah, Permendagri 1/2018 Pasal 4 ayat (2), bahwa syarat menduduki Penjabat Sementara (Pjs) bukan Penjabat (Pj)- Gubernur adalah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/setingkat dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun permendagri ini melampaui apa yang telah diatur secara limitatif dalam UU Pilkada dan UU ASN. Ia menilai kata “setingkat” dalam Permendagri 1/2018 itulah yang menjadi biang permasalahan. Norma pengaturan dalam ketentuanPasal 1 ayat (4) Permendagri 1/2018 ini merupakan perluasan tafsir dan menyimpang terhadap pengaturan mengenai Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya yang secara tegas dan limitatif diatur dalam UU ASN. Untuk itu, Pimpinan RII, mengusulkan agar Mendagri segera melakukan revisi, dengan menghilangkan kata “setingkat” karena menimbulkan multi tafsir dan bertentangan dengan UU ASN.

Lebih lanjut, Rozi dan Alfian, mendesak Mendagri selaku Pembina pemerintahan daerah, khususnya dalam konteks pembinaan regulasi daerah, memberikan teladan yang baik dan tegas dalam menyusun dan menegakkan regulasi. Pimpinan RII ini meyakini, tidaklah sulit bagi Mendagri untuk merevisi Permendagri 1/2018 yang menimbulkan polemik tersebut. Terlebih Mendagri sebenarnya telah berpengalaman dan menunjukkan ketegasannya dalam mengeksekusi Perintah Presiden untuk membatalkan sejumlah regulasi. Pada 2016 lalu, Mendagri telah membatalkan 3 ribuan Peraturan Daerah (Perda) dan puluhan Permendagri yang bertentangan dengan perundang-undangan dan menghambat investasi. Untuk itu, mencabut atau merubah satu Permendagri No.1/2018, bukanlah perkara rumit demi kepastian dan kemanfaatan hukum. Keduanya mengingatkan bahwa konstitusi (UUD NRI 1945) mengatur tegas bahwa, Negara Indonesia adalah Negara Hukum, untuk itu seluas-luasnya kekuasaan yang dimiliki Mendagri, tidak boleh melampaui batasan hukum. Mendagri diminta untuk meresapi kembali Sumpah/Janji Jabatannya, untuk melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya.

Wacana pengusulan Pati Polri Aktif ini sebenarnya relative masih jauh tenggat waktunya untuk dieksekusi, tetapi keterbukaan informasi dari Mendagri bahwa ia mengusulkan kedua pati Polri aktif tersebut patut diparesiasi, sehingga publik diberikan kesempatan untuk memberikan reaksi dan masukan bagi Presiden meninjau kembali usulan Mendagri, dan tidak menebitkan pengangkatan Penjabat Gubernur dari kalangan Non Sipil yang tidak memenuhi persyaratan. Kedepan, jauh lebih elegan ketika usulan atau rancangan kebijakan dianalisis secara mendalam sebelum disodorkan keruang publik, sehingga menghemat energy publik yang sedang berkonsentrasi hajatan Pilkada dan Pemilu serta agenda-agenda nasional lainnya. Lebih penting juga, pengisian jabatan dijauhkan dari intervensi politik dari kelompok oprtunis.

Kita patut menaruh respek kepada Polri yang berupaya professional dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat keamanan. Untuk itu, sebaiknya Polri tetap fokus saja menjalankan tugas utamanya itu. Biarlah jabatan Pj Gubernur diisi dari kalangan Sipil, yang memahami seluk beluk urusan pemerintahan daerah. Sebagai catatan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat 32 urusan pemerintahan daerah. Gubernur memiliki peran ganda, selaku wakil pemerintah Pusat dan Kepala Daerah. Pelaksanaan 32 Urusan Pemda ini meliputi banyak hal, bukan hanya urusan keamanan dan ketertiban. Terlalu beresiko ketika 32 urusan pemda ini diserahkan kepada Penjabat yang hanya mahir dalam aspek tertentu dan harus belajar terlebih dahulu, padahal ia memiliki misi penting dalam memastikan jalannya roda pemerintahan daerah tetap berjalan lancar. Untuk itu, sudah tepat, ketika UU Polri dan UU ASN mengatur mekanisme bagaimana Anggota Polri menjabat diluar institusinya agar mengundurkan diri terlebih dahulu. Selain persolan Pj Gubernur ini, kebijakan pelibatan aktif Polri dalam Pengawasan Dana Desa, patut ditinjau ulang. Karena rumpun urusan Polri dan Urusan Pemda, sama sekali berbeda.

Pemerintah dihimbau, jangan sekali-kali mengabaikan peran dan kapasitas sipil. Kalangan sipil memiliki andil besar dalam perjuangan dan pengisian kemerdekaan NKRI, dan segenap komponen bangsa siap mengawal supremasi sipil yang telah diperjuangkan dan mendapatkan momentum kembali sejak era reformasi. Bukankah jauh lebih rumit mengatasinya ketika kalangan sipil ini “meminjam dan memanggul” senjata?
Hendaknya ini menjadi renungan. Kalangan sipil-lah sumber legitimasi pemerintahan. Pada setiap butir suara mereka, pemerintah mendapatkan legitimasi. Bukan pada kalangan Non Sipil yang tidak memiliki hak suara.

Tertanda,
Yayasan Ramangsa Inspirasi Indonesia (RII)

Rozi
Ketua Dewan Pembina

Maizal Alfian
Ketua Umum

image_pdfimage_print

Komentar

Komentar