Home Breaking News 3 Kementerian Fokus Selesaikan Masalah Ketersediaan Air

3 Kementerian Fokus Selesaikan Masalah Ketersediaan Air

120
Minimnya Ketersediaan Air

BOGOR, CITRAINDONESIA.COM- Pemerintah saat ini sedang fokus menjalankan program pencapaian kedaulatan pangan namun sampai saat ini masih banyak terkendala oleh pengelolaan air yang sampai saat ini belum berjalan dengan sempurna.

Untuk itu pemerintah melakukan sinergitas dengan 3 Kementerian terkait untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur ketersediaan air tersebut.

“Faktor terpenting pencapaian kedaulatan pangan adalah ketersediaan air untuk pertanian yang keberadaannya tidak mungkin disubstitusi oleh input apapun juga,” kata Staff Ahli Menteri Pertanian Bidang Infrastruktur Ani Andayani dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait Tata Kelola Infrastruktur Pertanian Tahap IX di Bogor, Sabtu (2/12/2017).

Rencana pemerintah yang dituangkan dalam nawacita untuk mencapai kedaulatan pangan memerlukan infrastruktur yang sangat memadai. Salah satu hal yang terpenting adalah soal kepastian akan ketersediaan air sebagai elemen utama dalam pengelolaan lahan pertanian.

Pemerintah dalam hal ini sangat serius dengan target tersebut karena terlihat dari keinginan pemerintah dalam membangun embung dan bangunan tata air lainnya sebagai infrastruktur irigasinya.

“Nantinya akan ada tiga Kementerian yang akan bersinergi dalam menjalankan tugas tersebut yaitu, Kementerian Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” terang Ani.

Ani mengungkapkan, Indonesia sangat berpotensi pengembangan infrastruktur panen air bagi lahan tidur seluas 4 juta hektare. Jumlah tersebut terdiri dari embung untuk 750 ribu hektar, dan parit untuk 600 ribu hektare, longstrorage untuk 91 ribu hektar, pompanisasi bagi 2 juta hektar lebih dan sumur dangkal seluas 24 ribu hektar. Dengan potensi tersebut diperlukan kerjasama lintas Kementerian agar dikelola secara optimal.

“Perlu mencari peluang optimalisasi pemanfaatan infrastruktur panen air yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR seperti Bendungan, Dam dan lainnya serta merealisasikan implementasinya sebagai panen yang bertujuan untuk kedaulatan pangan,” imbuhnya.

Untuk melakukan pengembangan teknik panen air tersebut juga diperlukan untuk memperhatikan aspek lain terutama lingkungan dan kearifan lokal. Konkritnya diperlukan membuat dasar teknis untuk melaksanakan pengerjaan infrastruktur panen air.

“Segera bersinergi menyusun SOP kelembagaan pengelolaan air sebagai tambahan bahan panduan dalam petunjuk teknis infrastruktur panen air,” tambah Ani.

Ani berharap dengan adanya FGD ini dapat menghasilkan produk seperti petunjuk pengelolaan embung sebagai “softcase” dan melengkapi petunjuk teknisnya mengenai pembangunan dilapangan sebagai “hardcase”nya yang saat ini sudah ada.

“Harapannya dengan adanya panduan tersebut maka para pendamping desa dan tenaga infrastruktur Kabupaten yang telah dibentuk oleh Kemendes, PDT dan TRansmigrasi akan lebih mantap dalam melaksanakan implementasinya di lapangan nantinya,” harap Ani.

Dalam FGD tersebut juga dilakukan pembahasan terkait model dua jenis embung yaitu embung dengan kearifan lokal seperti yang banyak ditemui di Lombok Timur, NTB dan embung modern dengan luasan 10.000 m2 di Kulonprogo yang telah mengunakan Geo-membrane. Diharapkan dapat diturunkan referensi dalam petunjuk optimalisasi fungsi embung khususnya kepada para pendamping desa.

Perumusan outline tersebut akan dikerjakan secara Tripartit oleh Kementerian dan lembaga yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Dalam FGD tersebut juga telah dirumuskan outline petunjuk optimalisasi fungsi embung yang akan didetailkan lagi bersama tim kecil Triparti K/L terutama bagi 100 desa sasaran prioritas di wilayah Indonesia,” tutup Ani. (Ning)

image_pdfimage_print

Komentar

Komentar