Home Indonesian Way Pejabat Eselon II Kena Batunya

Pejabat Eselon II Kena Batunya

232
Marzuki Usman, mantan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, Kabinet Reformasi Pembangunan serta Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Kabinet Persatuan Nasional. Foto olo.

Oleh : Marzuki Usman

Alkisah, ditahun 1977, penulis sudah mendapat kepercayaan dari Bapak Menteri Keuangan untuk menduduki jabatan eselon II, yaitu Direktur Investasi dan Kekayaan Negara, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Salah satu tugas dari Direktorat ini ialah ikut andil didalam pelaksanaan subsidi pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota madya.

Pada waktu itu, dianut Tiga Prinsip yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, baik Daerah Swatantra Tingkat I (Dati 1), yaitu pemerintah provinsi, maupun Daerah Swatantra Tingkat II (Dati II), yang mencakupi pemerintah kabupaten dan pemerintah kota madya. Prinsip pertama, yaitu azas decentralisasi, alias otonomi daerah, dalam arti bahwa pemerintah daerah itu diberi kebebasan untuk mengatur belanja daerahnya dalam hal untuk membangun proyek apa saja yang dapat membuat daerah yang bersangkutan menjadi maju. Dikenal dengan istilah subsidi Daerah Otonomi Dati 1 dan subsidi Daerah Otonomi Dati II.

Prinsip ke II adalah apa yang dikenal dengan istilah azas dekonsentrasi, yaitu mencakupi pekerjaan-pekerjaan yang merupakan tugas pemerintah pusat, akan tetapi pelaksanaannya di daerah, seperti pembangunan : jalan-jalan, jembatan, pelabuhan, dan sebagainya.

Prinsip ke III, dikenal dengan istilah azas perbantuan (midebewind), yaitu pekerjaan pemerintah pusat yang diminta supaya dilaksanakan oleh daerah dengan pendanaan dari Perum Pusat. Termasuk kedalam kategori pekerjaan-pekerjaan seperti dikenal dengan istilah proyek Instruksi Presiden (Inpres), seperti : Inpres Dati 1, Inpres Dati II, Inpres Desa, Inpres Kesehatan, Inpres Penghijauan, Inpres Pasar, dan Inpres Jalan.

Konsekuensi dari sistem Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang seperti ini, maka akibatnya Departemen Dalam Negeri menjadi sangat berkuasa betul didalam mengalokasikan dana-dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Secara hire-archi, kekuasaan itu bermula pada Menteri Dalam Negeri, turun kepada Direktorat Jenderal Pusat dan Otonomi Daerah (Dirjen PUOD), dan kemudian didelegasikan lagi ke Direktur Direktorat Keuangan Daerah, Dirjen PUOD. Pada akhirnya kekuasaan itu, berhenti di Kepala Sub Direktorat / Kasubdit Keuangan dan otonomi daerah, seorang pejabat eselon III di Departeme Dalam Negeri.

Adapun sipejabat ini, karena wewenang dan kuasanya adalah mengatur droping uang dari Pemerintah Pusat kepada para : Gubernur, Bupati, dan walikota di seluruh Indonesia, maka sipejabat ini dikenal sebagai Dewa Penolong para : Gubernur, Bupati dan Walkikota. Dan kemana saja dia datang ke daerah-daerah, maka para pejabat daerah lalu terbungkuk-bungkuk menghormati beliau. Jadi, dia adalah pejabat eselon III yang sudah menjadi raja bagi pejabat-pejabat daerah di seluruh Indonesia.

Kata Lord Caringhton dari Kerajaan Inggris Raya bahwa kekuasaan itu cenderung membuat sipenguasa menjadi koruptor dan atau diktator. Kata Jenderal Dumol seorang penasehat Presiden Marcos dari Philipina, “Kalau saya punya Tuhan ditanganku, maka aku akan tendang dosa yang ada di dunia ini”.

Karena pejabat eselon III itu merasa sangat berkuasa, maka pada waktu Bapak Gubernur Jawa Tengah menerima kunjungan kerja pejabat ini, terpaksalah beliau terbungkuk-bungkuk menghormati sipejabat eselon III itu. Dan beliau tidak lupa, meskipun terpaksa memberi sangu, ketika sipejabat itu pamitan ke Jakarta.

Rupanya, takdir jelek lagi menimpa sipejabat eselon III itu. Sang Gubernur pada giliran berikutnya, mendapat amanah menjadi Menteri Dalam Negeri. Maka pejabat eselon III itu beliau berikan sanksi-sanksi antara lain berupa didemosi dari jabatannya, dan ditunda kenaikan pangkatnya. Dan akhirnya si pejabat eselon III menemui ajalnya?

Penulis menitip pesan kepada generasi muda Indonesia, bahwa jangan lagi ada kasus yang seperti ini terjadi lagi di Indonesia. Marilah kita bekerja berdasarkan prinsip meritokrasi, artinya prinsip yang berdasarkan prestasi dari masing-masing pegawai. Berprestasi maka dia dipromosi! Tidak berprestasi didemosi. Semogalah begitu jadinya.

 

Komentar

Komentar