Home Breaking News 2018, Anggaran Kementeiran Desa Naik Jadi Rp120 Triliun

2018, Anggaran Kementeiran Desa Naik Jadi Rp120 Triliun

180
Menteri DPDTT Eko Putro Sandjojo, BSEE, M.B.A, dari kanan bersama Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo bersama dan Direktur PT BCA Tbk. Jahja Setiaatmadja, usai teken MoU di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (12/4/2017).

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Anggaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tertinggal (Kemen DPDTT) pada 2018 akan naik 2 kali lipat menjadi Rp120 triliun dari sebelumnya Rp60 triliun pada 2017.

“Dana desa ini kan Presiden punya etensi yang luar biasa sampai Rp60 triliun, tahun depan dinaikkan 2 kali lipat. Babinsa diminta untuk ditatar nanti oleh Pak Menteri, kemudian apa-apa saja, sehingga dana yang diterima oleh desa benar-benar bisa dikeluarkan untuk perkembangan ekonomi desa, bukan hanya sekedar rapat tau-taunya habis. Tentu setiap desa mempunyai ciri khas sendiri, menyesuaikan,” kata Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, usai tanda tangan MoU dengan Menteri DPDTT dan PT BCA di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (12/4/2017).

Hal tersebut pun dibenarkan Menteri DPDTT. Dana tersebut diprioritaskan karena untuk membangun daerah-daerah tertinggal. Sehingga Menteri DPDTT meminta TNI untuk ikut mengawal dana desa tersebut.

“Sebetulnya banyak TNI yang bisa partisipasi, jadi seperti Panglima katakan dari Pak Presiden dengan anggaran untuk Desa yang setiap tahun akan dinaikkan 2 kali lipat, dari Rp20,8 (2015), Rp46,96 (2016), dan tahun ini (2017) Rp60 triliun, dan tahun depan (2018) Rp120 triliun,” tutur Menteri DPDTT, Eko Putro Sandjojo.

Menteri Eko menyampaikan seperti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar dana desa bukan hanya untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kehidupan masyarakat saja, tapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Seperti dijelaskan, Kementerian DPDTT membuat program unggulan, yakni pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), penetapan produk unggulan desa (Prudes), pembuatan embung (waduk mini), dan pembuatan sarana olah raga (Raga).

“Desa-desa kita banyak sekali, dengan TNI yang ada di seluruh pelosok tanah air, bisa sangat membantu dalam hal misalnya, pembangunan teknis, misalya Bumdes, pembukaan lahan-lahan pertanian, lahan perikanan, dan sebagainya. TNI sudah membuktikan keberhasilannya bekerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam hal pertanian membuka juataan hektar lahan baru,” jelasnya Eko.

Lanjutnya, Bapak Presiden juga konsen sekali dengan dana desa yang semakin besar itu kalau bisa masyarakat juga ikut dilibatkan. Mengingat, masih banyak desa-desa yang belum (dapat dana desa) karena masyarakatnya belum terlibat.

“Sehingga, dengan bantuan TNI melalui Babinsa bisa mengingatkan Kepala-Kepala desa agar prosesnya transparan, agar apa yang harus dilakukan dilakukan, karena TNI ada personilnya dimana-mana,” uajrnya.

Menurut Eko, banyak hal yang dapat dilakukan TNI, termasuk proyek-proyek kecil, seperti mencari kontraktor untuk membangun daerah terpencil, jadi Kementerian DPDTT dapat melibatkan perspnil TNI.

“Dan biasanya kalau TNI yang bangun lebih murah dan cepat, dan kualitasnya lebih terjaga,” imbuhnya.

Terkait daerah prioritas pembanguan desa, Menteri Eko mengatakan, banyak daerah desa yang tersebar di seluruh Indonesia yang membutuhkan dana desa.

“Kawasan terpencil dimana-mana, karena di Jawa pun banyak, dan daerah-daerah yang membutuhkan dukungan dari TNI di Jawa juga banyak. Tentunya nanti akan dilanjutkan dengan tim teknis untuk menentukan lokasi prioritas TNI dimana dan bagaimana bisa memanfaatkan Baninsa TNI yang tersebar di seluruh Indonesia untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan sosialisasi kepada desa-desa yang ada di Indonesia,” jelasnya. (pemi)

Komentar

Komentar