Home KESRA Pendidikan 2.844 Siswa Yatim Piatu Jabodetabek Terima KIP

2.844 Siswa Yatim Piatu Jabodetabek Terima KIP

154
Menko PMK Puan Maharani (tengah).

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Sebanyak 2.844 siswa yatim piatu dari 309 sekolah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2017, yang digelar di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Kamis (26/1) pagi.

Para siswa itu terdiri dari 909 siswa Sekolah Dasar (SD), 992 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), 223 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), 628 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 2 siswa Siswa Luar Biasa (SLB), dan 90 siswa Kejar Paket. 12 siswa secara simbolis menerima penyerahan KIP ini, masing-masing 2 siswa SD, 2 siswa SMP, 2 siswa SMA, 2 siswa SMK, 2 siswa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan 2 siswa SLB.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dalam sambutannya mengatakan, penyerahan KIP itu merupakan wujud nyata dari arahan Presiden untuk membangun pendidikan yang merata, berkeadilan, dan berkualitas di tahun 2017.

Siswa yatim piatu ini, kata Puan, merupakan bagian dari sasaran penerima KIP tahun 2017. Ia menyebutkan, total yatim piatu yang terdata sebanyak 896.781 siswa, dan pada tahun 2016 yang sudah menerima KIP sebanyak 158.933 siswa.

“736.848 anak yang belum mendapatkan KIP dipastikan akan memperoleh manfaat dana program ini pada tahun 2017,” tegas Puan.

Tiga Isu Utama

Mengenai Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017, Menko PMK Puan Maharani mengemukakan, acara ini dihadiri oleh 1.045 peserta yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, serta Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, perwakilan Organisasi Guru, Unit Teknis Kebudayaan, Lembaga Sensor Film, Dewan Kesenian Provinsi, lembaga mitra internasional yang mendukung program pendidikan dan kebudayaan, serta para pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Ia menyebutkan, ada 3 (tiga) isu utama yang dibahas dalam RNPK itu, yaitu, pertama, peningkatan pemerataan layanan pendidikan; kedua, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; serta ketiga, penguatan tata kelola pendidikan dan kebudayaan.

Pembahasan tentang peningkatan pemerataan layanan pendidikan, lanjut Puan, meliputi optimalisasi pelaksanaan program Indonesia Pintar dan optimalisasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan dari pinggiran.

“Diskusi perihal peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing mencakup implementasi kurikulum 2013, penguatan pendidikan karakter, dan peningkatan daya saing melalui pendidikan kejuruan dan keterampilan, peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidikan, serta penguatan sistem penilaian,” kata Puan.

Turut juga dibahas penguatan tata kelola pendidikan yang mencakup sinergi pusat dan daerah dalam pelaksanaan UU 23/2014 khususnya penuntasan pengalihan personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumen dari daerah ke pusat, serta penguatan kelembagaan, maupun tata kelola satuan pendidikan dan kebudayaan. (setkab)

Komentar

Komentar